Oleh: kreatifitasdircom | Juni 16, 2011

MAKALAH TAHAPAN KEBIJAKAN

PROLOG

Bissmillahirrahmanirrahim
Dalam makalah ini membahas tentang tahapan implementasi sebuah kebijakan yang merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya.  Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Jawilan, 11 Juni 2011.

Penyusun  

ii

DAFTAR ISI

 

PROLOG ————————————————————————————————–    ii

DAFTAR ISI ———————————————————————————————    iii

BAB I.      PENDAHULUAN ————————————————————————    1

  1. A.    Latar Belakang ———————————————————————–    1
  2. B.     Rumusan Masalah ——————————————————————-    2
  3. C.    Tujuan Penyusunan —————————————————————–    2
  4. D.    Metode Penulisan ——————————————————————–    2
  5. E.     Sistematika Penulisan —————————————————————    2

BAB II.     PEMBAHASAN ————————————————————————–    4

A. Pengertian Tahapan kebijakan ————————————————–    4

B. Sistematika kebijakan public ——————————————————    4

C. Evaluasi Kebijakan ——————————————————————    6

BAB III.    KESIMPULAN ————————————————————————–    8

  1. A.    Kesimpulan —————————————————————————-    8
  2. B.     Saran-saran —————————————————————————-    8

DAFTAR PUSTAKA ———————————————————————————    9

iii

BAB I
PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang

Tahapan sebuah kebijakan  tentu saja melibatkan seluruh stake holder yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stake holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

  1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
  2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
  3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
  4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
  5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
  6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

  1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
  2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
  3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

1

 

B.        Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proses penyusunan makalah ini adalah tentang tahapan kebijakan.

Untuk memberikan kejelasan makna serta menghindari meluasnya pembahasan, maka dalam makalah ini masalahnya dibatasi pada :

1. Pengertian tahapan kebijakan

2. Sistematika pembuatan kebijakan

3. Kebijakan publik
C.        Tujuan Penulisan

Pada dasarnya tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dalam penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian tahapan kebijakan

2. Untuk mengetahui sistematika kebijakan

3. Untuk mengetahui tentang kebijakan publik
D.        Metode Penulisan

Dalam proses penyusunan makalah ini menggunakan motede heuristic. Metode yaitu proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber dalam melakukan kegiatan penelitian. Metode ini dipilih karena pada hakekatnya sesuai dengan kegiatan penyusunan dan penulisan yang hendak dilakukan. Selain itu, penyusunan juga menggunakan studi literatur sebagai teknik pendekatan dalam proses penyusunannya.
E.        Sestimatika Penulisan

Sistematika penyusunan makalah ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

  • 2

    Bagaian kesatu adalah pendahuluan. Dalam bagian ini penyusun memeparkan beberapa Pokok permasalahan awal yang berhubungan erat dengan permasalah utama. Pada bagian pendahuluan ini di paparkan tentang latar belakang masalah batasan, dan rumusan masalah, tujuan penulisan makalah, metode penulisan dan sistematika penulisan makalah.

  • Bagian Kedua yaitu pembahasan. Pada bagian ini merupakan bagaian utama yang hendak dikaji dalam proses penyusunan makalah. Penyususn berusaha untuk mendeskripsikan berbagai temuan yang berhasil ditemukan dari hasil pencarian sumber/bahan.
  • Bagian ketiga yaitu Kesimpulan. Pada Kesempatan ini penyusun berusaha untuk mengemukakan terhadap semua permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh penyusun dalam perumusan masalah.

3

BAB II

PEMBAHASAN

A.        Pengertian Tahapan kebijakan

Tahapan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Sebuah kebijakan identik dengan sebuah keputusan, adapun keputusan itu sendiri dapat diartikan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan – kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

B.        Sistematika kebijakan publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. adalah sebagai berikut:

1.         Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

4

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

  1. Telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
  2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis;
  3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
  4. Menjangkau dampak yang amat luas ;
  5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
  6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2.         Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3.         Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

5

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4.         Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

C.        Evaluasi Kebijakan

Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi, terdapat beberapa hal yang akan dibahas yaitu apa yang menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, dimana proses evaluasi diadakan, dan pihak yang mengadakan evaluasi.. Hal yang perlu dilakukan evaluasi tersebut adalah narasumber yang ada, efektifitas penyebaran pesan, pemilihan media yang tepat dan pengambilan keputusan anggaran dalam mengadakan sejumlah promosi dan periklanan. Evaluasi tersebut perlu diadakan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan perhitungan pembiayaan, memilih strategi terbaik dari berbagai alternatif strategis yang ada, meningkatkan efisiensi iklan secara general, dan melihat apakah tujuan sudah tercapai. Di sisi lain, perusahaan kadang-kadang enggan untuk mengadakan evaluasi karena biayanya yang mahal, terdapat masalah dengan penelitian, ketidaksetujuan akan apa yang hendak dievaluasi, merasa telah mencapai tujuan, dan banyak membuang waktu.

Secara garis besar, proses evaluasi terbagi menjadi di awal (pretest) dan diakhir (posttest). Pretest merupakan sebuah evaluasi yang diadakan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan. Sedangkan, posttest merupakan evaluasi yang diadakan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan sebagai masukan untuk analisa situasi berikutnya.

Evaluasi dapat dilakukan di dalam atau diluar ruangan. Evaluasi yang diadakan di dalam ruangan pada umumnya menggunakan metode penelitian laboratorium dan sampel akan dijadikan sebagai kelompok percobaan. Kelemahannya, realisme dari metode ini kurang dapat diterapkan. Sementara, evaluasi yang diadakan di luar ruangan akan menggunakan metode penelitian lapangan dimana kelompok percobaan tetap dibiarkan menikmati kebebasan dari lingkungan sekitar. Realisme dari metode ini lebih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, memformulasikan desain penelitian, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan kemampuan menyampaikan hasil penelitian.

6

d.         Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang di laksanakan agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya(Dwijowijoto,2003:158). Dijelaskan oleh putt dan springer implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujudke dalam paktik organisasi. Tangkilisan (2003:11) berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan sejumlah keputusan dan tindakan oleh kepala sekolah. ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu komunikasi, sumber, disposisi, atau sikap dan struktur birokrasi. Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu langsung mengimplemntasikan dalam bentuk program-program, atau dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan publik tersebut.

e.         Komunikasi

Proses komunikasi ekfektif diperlukan dalam kerangkapelaksanaan kebijakan. Itu artinya pemimpin harus mengkomunikasikan kepada bidang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan agar memahami kebijakan yang menjadi tenggung jawabnya, maka untuk mengimplementasikan kebijakan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, namun kebijakan yang di laksanakan bagi mereka harus juga jelas. Jika tidak para pelaksana akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan dan mereka akan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dimaksud. Dwijowijoto,(2003:174) menjelaskan komunikasindan koordinasi yang sempurna merupakan syarat pelaksanaan kebijakan. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergindan integrasi.

f.          Sumber Daya

Betapapun jelasnya proses komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan betapapun perintah dan kewenangan sudah diberikan, tetapi kalau sumber daya yang tersedia tidak mendukung hal ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Adapun pentingnya sumber daya ini mencakup: jumlah staf yang tepat, keahlian yang di perlukan, informasi yang relevan tentang cara melaksanakan kebijakan dan berbagai penyesuaian lainnya. Jika sumber daya tidak cukup, berarti kebijakan tidak akan terlaksana karena prosedur kerja, kegiatan yang ditetapkan tidak dapat dibumikan dalam memenuhi tujuan dan harapan stakeholders atau pelanggan. Dwijowijoto, (2003) berpendapat bahwa keekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan dan tidak ada pengaruh dari target kebijakan.

g.         Disposisi

Disposisi atau sikap di sini dimaksudkan adalah sikap pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana kebijakan yang ditetapkan dengan kemampuannya memang harus terdorong sepenuh hati atau memiliki komitmen melaksanakan kebijakan tersebut. Disini diperlukan keseimbangan pandangan bahwa kebijakan dilaksanakan memenuhi tujuan pribadi dan tujuan organisasi sehingga kebijakan menyentuh harapan yang sejatinya adalah mencapai tujuan.

 h.         Sruktur Birokrasi

Bila para pelaksanasudah tahu apa yang akan dikerjakan karena sudah dikomunikasikan dan mau melaksanakan namun kadang terhambat karena stuktur birokrasi. Masalah koordinasi menjadi faktor struktur birokrasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Karena dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan. Jadi prosedur tetap (protap), atau standard operational procedure (SOP) merupakan cara-cara yang ditempuh bagi  kelancaran kebijakan dengan baik.

Ada beberapa variabel yang termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu:

  1. Aktuvitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
  2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator
  3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
  4. Kecenderungan (dispotision) dari pelaksana implementator.

i.          Monitoring Program

Monitoring mencakup pengumpulan data secara vsistematik dan berkelanjutan atau aktivitas bprogram. Imformasi tersebut mencakup dua jenis utama, yaitu:

  • Masukan adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh pelaksana aktuvitas program. Anggaran biaya dan waktu merupakan masukan dasar pelayanan sebagai pengukuran efisiensi.
  • Hasil adalah produk dari aktivitas program. Sejumlah kasus proses, jumlah hambatan, jumlah hambatan pernyataan kalimat, dan keempat adalah contoh ukuran hasil pelayanan sebagai indikator efektivitas.

Monitoring pprogram juga mencakup pengembangan indikator kinerja yang terstandar dan sistem pelaporan. Selain itu monitoring programpun sebagai proses menajemen yang memerlukan data maka ada proses pelaporan yang diatur oleh menajemen untuk memudahkan proses penilaian pihak manajemen puncak.

j.          Evaluasi Pengaruh

Evaluasi pengaruh dilaksanakan untuk menentukan tingkatan pencapaian kebijakan yang sesuai sasaran. Evaluasi pengaruh adalah lebih dari pengembangan monitoring program, yang berarti pengaruh evaluasi ini adalah berkenaan dengan fokus perubahan dalam hak sosial dan kondisi fisik. Secara ideal pengaruh evaluasi memberikan lebih dari suatu deskripsi dari perubahan dalam pengukuran sasaran program implementasi. Dan juga analisis usaha merancang kajian bahwa membiarkan mereka menerntukan berapa banyak perubahan ini dicirikan dalam kebijakan yang dievaluasi secara baik.

k.         Evaluasi Proses

Evaluasi proses adalah menentukan mengapa program dilaksanakn pada level ini dan apakah dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Evaluasi proses ini berkenaan dengan identifikasi jaringan khusus antara aktivitas pelaksanaan kebijakan dengan kinerja program.

  • Evaluasi formulasi kebijakan

a)      Menggunakan pendekatan

b)      Mengarah pada masalah inti

c)      Mengikuti prosedur yang telah disepakati

d)     Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal.

  • Model evaluasi formulasi kebijakan

1)      Model kelembagaan

2)      Model proses

3)      Model kelompok

4)      Model elit

5)      Model rasional

6)      Model inkremental

7)      Model teori permainan

8)      Model pilihan publik

9)      Model sistem

10)  Model demokratis dan

11)  Model perumusan strategis.

  • Fungsi evaluasi

a)      Memberi informasi yang valid dan tepat

b)      Memberi sumbangan klarifikasi dan kritik dalam pemilihan tujuan dan target

c)      Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHTAIKAN

DALAM SEBUAH EVALUASI KEBIJAKAN

7

BAB III

KESIMPULAN

 

A.        Kesimpulan

Legitimasi (legitimize) adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. sedangkan Legitimasi tradisional mengenai seberapa jauh masyarakat mau menerima kewenangan, keputusan atau kebijaksaan yang diambil pemimpin dalam lingkup tradisional, seperti dalam kehidupan keraton yang seluruh masyarakatnya terikat akan kewenagan yang dipegang oleh pimpinan mereka dan juga karena hal tersebut dapat menimbulkan gejolak dalam nurani mereka bahwa mereka adalah bawahan yang selalu menjadi alas dari pemimpinnya.

Legitimasi dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni secara simbolis, prosedural atau material (Ramlan Surbakti, 1992), sedangkan Max Weber mendefinisikan tiga sumber untu memperoleh legitimasi adalah tradisional, karisma dan legal/rasional.

B. Saran-Saran

  1. Dalam sebuah kebijakan sudah tentu akan melibatkan publik, maka dalam implementasinya memerlukan kesepakatan tidak bersifat otoriter.
  2. Kemaslahatan bersama merupakan tolak ukur dalam sebuah pengambilan tahapan kebijakan
  3. Kondition evaluasion menjadi bahan edukasi dalam langkah pengambilan kebijakan

8

DAFTAR PUSTAKA

Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerryl L. Komunikasi Bisnis dan Profesional. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1996. Hal 414

Duncan, Tom. 2005. Principles of Advertising & IMC. Second Edition. Mc.Graw-Hill. Bab 22.

Umar, Husein. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 99-102.

Neuman, W.Lawrence. 2006. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research. USA: University of Wisconsin. Hal 246-256.

http://www.wikipedia.com/

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: